Daftarperusahaan lanjutan dari CD IBI (Indonesia Business Index), seperti biasa email dan kontak person ga gw bikin disini. Karena banyak, gw bagi jadi 5 posting., biar ga menuhin halaman. Ini posting terakhir. Semoga bermanfaat. Cheers. Bukit Makmur Mandiri Utama, PT. Harmoni Mas Complex Block A No. 36-39,Jl. Jembatan Dua,Jakarta Utara 14450 TandaDaftar Perusahaan (TDP) Permohonan, Evaluasi,serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 8 SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware, Jumlah perusahaan tambang yang menggugat Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM atas pencabutan atau tidak diberikannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) terus bertambah hingga hampir mencapai 50 perusahaan. Berdasarkan situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Senin (18/7 Melaluianak perusahaannya, Perusahaan ini mengoperasikan tambang batu bara dengan izin bisnis pertambangan di Jambi dan Kalimantan Timur, Indonesia. Anak perusahaannya meliputi PT Banyubiru Sakti dan PT Pulau Mutiara Persada, yang bergerak dalam pertambangan batu bara, dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama, yang bergerak dalam layanan pertambangan. DaftarPerusahaan Tambang yang Dihentikan Sementara di , - Know More. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memberikan sanksi kepada 102 perusahaan batu bara di Kalimantan Utara Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan itu berlaku selama sembilan puluh hari kalender seperti ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Sebagaiinformasi, ketiga perusahaan tersebut kini beradu di meja hijau. Universal Support menggugat atas tuduhan wanprestasi. Kontrak menggarap tambang yang semestinya berlaku hingga 2028, pada pertengahan 2020 diputus oleh Bumi Bara dan Kurnia Alam. Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan gugatan Universal Support pada akhir April lalu. . JAMBI - Saat ini bisnis pertambangan di Jambi masih lesu. Bahkan dari ratusan perusahaan tambang yang mengantongi izin eksplorasi, hanya beberapa saja yang masih beroperasi."Perusahaan tambang yang masih aktif di Jambi ada 179 perusahaan. Tapi yang beroperasi dan berproduksi hanya 17 perusahaan saja," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jambi, Gamal Gamal memperkirakan, jika kondisi pasar membaik, akan banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi kembali. “Semua tergantung harga pasaran internasional," sayang, dirinya tidak dapat menyebutkan jumlah produksi dari 17 perusahaan tersebut. "Untuk hasil terbanyak masih dari Sarolangun, Bungo, dan Tebo," pungkasnya. Editor Administrator Terkini Terpopuler JAMBI – Selama Juni 2022 sudah puluhan perusahaan batu bara yang diberikan sanksi oleh Kementerian ESDM. Meskipun diantaranya saat ini sanksinya sudah dicabut kembali, serta diperbolehkan untuk beroperasi seperti biasa. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Dishub Provinsi Jambi, Drs H Ismed Wijaya MM mengatakan, beberapa waktu terakhir puluhan perusahaan tambang batu bara di Jambi dilarang beroperasi sementara oleh Kementerian ESDM, lantaran melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan batu bara yang diberi sanksi oleh Kementerian ESDM, karena melanggar aturan yang berlaku. Baik itu jam operasional, maupun muatan dan yang lainnya. “Ada 22 perusahaan tambang yang sudah dicabut sanksinya atau yang dilakukan penghentian sementara oleh Kementerian ESDM,” ucapnya. Bilang Ismed, 22 perusahaan yang sanksinya dicabut tersebut lantaran sudah membuat surat pernyataan, serta berjanji tidak lagi melanggar aturan yang berlaku, yakni yang tertera dalam Surat Edaran Gubernur Jambi. “22 perusahaan yang dicabut ini, karena mereka sudah membuat surat pernyataan, sehingga sanksinya dicabut,” imbuhnya. Berikut perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian ESDM 1. PT Winner Prima Sekata 2. PT Sinar Jaya Abadi 3. PT Surya Global Makmur 4. PT Jambi Prima Coal 5. PT Kurnia Alam Investama 6. PT Dinar Kalimantan Coal 7. PT Batu Hitam Sukses 8. PT Sarolangun Prima Coal 9. PT Bumi Bara Makmur Mandiri 10. PT Kasongan Mining Millls 11. PT Tamarona Mas Internasional 12. PT Nan Riang 13. PT Batu Bara Bumi Lestari 14. PT Seluma Prima Coal 15. PT Sarolangun Bara Prima 16. PT Tiga Daya Energi 17. PT Menimex Indonesia 18. PT Sarwa Sambada Karya Bumi 19. PT Hasil Tambang Raya 20. PT Bubuhan Multi Sejahtera 21. PT Daya Bambu Sejahtera 22. PT Inti Bara Nusalima 23. PT Asia Multi Investama 24. PT Triadat Quantum 25. PT Bumi Berdikari Sentosa 26. PT Indobara Parkasa Internasional 27. PT Tebo Prima 28. PT Anugerah Alam Andalas Andalan 29. PT Tebo Agung Internasional 30. PT Kuansing Inti Makmur 31. PT Karya Bumi Paratama 22 yang sanksinya dicabut dari 31 perusahaan tersebut, yakni 1. PT Winner Prima Sekata 2. PT Sinar Jaya Abadi 3. PT Surya Global Makmur 4. PT Jambi Prima Coal 5. PT Kurnia Alam Investama 6. PT Dinar Kalimantan 7. PT Batu Hitam Sukses 8. PT Sarolangun Prima Coal 9. PT Bumi Bara Makmur Mandiri 10. PT Kasongan Mining Millls 11. PT Tamarona Mas Internasional 12. PT Nan Riang 13. PT Batubara Bumi Lestari 14. PT Seruma Prima Coal 15. PT Sarolangun Bara Prima 16. PT Tiga Daya Energi 17. PT Menimex Indonesia 18. PT Sarwa Sambada Karya Bumi 19. PT Hasil Tambang Raya 20. PT Bubuhan Multi Sejahtera 21. PT Daya Bambu Sejahtera 22. PT Inti Bara Nusalima Sumber expos SAMARINDA - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kalimantan Timur sampaikan rusaknya Jalan di Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa. Kerusakan jalan poros di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi penghubung antara Kelurahan Dondang dan Sanga-sanga diduga disebabkan oleh adanya aktifitas perusahaan tambang batubara di daerah tersebut. Kepala Dinas ESDM Kaltim, Munawwar membenarkan bahwa sebelumnya memang ada aktifitas tambang yang dilakukan oleh CV Prima Mandiri. "Memang ada tambang yang beroperasi. Akan tetapi, sebenarnya 2 tahun terakhir ini tidak ada kegiatan atau aktivitas tambang lagi," ungkapnya, Minggu 11/6/2023. Baca juga Terkait Kerusakan Jalan Muara Jawa-Sangasanga, Dewan Panggil Manajemen Perusahaan Pembangunan jalan poros Dondang dan Sanga-sanga ini dibangun Pemerintah Provinsi menggunakan APBD Kaltim sebesar Rp 22,4 miliar ini. Kemungkinan besar, kata Munnawar rusaknya jalan poros ini karena lokasi itu awalnya bekas timbunan eks tambang. Sehingga, ketika bekas timbunan ini belum padat mengakibatkan pergerakan atau pergeseran tanah. Bukan hanya dari aktivitas tambang CV Prima Mandiri saja, namun kendaraan Over Dimension dan Over Loading ODOL yang juga diduga ilegal mengangkut emas hitam. "Dengan arus kendaraan yang lewat terutama yang bukan dari CV Prima Mandiri. Memang yang lewat itu kebanyakan truk-truk besar, ada banyak kendaraan ODOL yang justru dianggap ilegal dan lain-lain. Nah ini mempengaruhi kondisi jalan yang sudah dibuat, pasti terjadi retakan," kata Munawwar. Baca juga DPRD Kukar Panggil Perusahaan Terkait Kerusakan Jalan Muara Jawa-Sangasanga Hasil pengecekan lapangan jalan poros Dondang tanggal 31 Mei bersama dengan inspektur tambang persis berada di posisi kolam tambang, yang ditinggal sementara karena memang tidak beroperasi selama 2 tahun. Posisinya karena memang masih ada cadangan 200 ribu ton batu bara yang masih ada di area lokasi tambang dengan luas 7,34 hektar. CV Prima Mandiri dijelaskan Munawwar memang memiliki konsesi sendiri. Informasinya, ada cadangan yang diizinkan untuk ditambang, tetapi memang aktivitas ini juga harus memperhatikan sekitar area kerja operasi. Retakan melintang nya sekitar 2,83 meter yang sudah dilakukan pengecekan, kemungkinan pergerakan tanah disebabkan aliran air yang masuk ke gorong-gorong, aliran air dari daerah sekitar. "Perusahaan membuat semacam tangguk ebar 4 meter tinggi 7 meter, paling tidak ditangani lebih dini. Sejauh mana nanti hasil fakta dilapangan yang sudah kami lakukan tentunya sudah ada rapat koordinasi, apakah ini memang tanggung jawab CV Prima Mandiri atau bersama-sama," jelas Munawwar. * Jambi ANTARA Jambi - Sejumlah perusahaan batubara di Provinsi Jambi melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap karyawannya karena banyak tambang emas hitam di daerah itu tidak lagi berproduksi."PHK bukan karena krisis ekonomi, namun ada beberapa alasan perusahaan batubara melalukan PHK kepada karyawannya. Seperti tambang yang tidak lagi produksi, berhenti operasi atau alasan lainnya," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disosnakertrans Provinsi Jambi, M Dianto di Jambi, meyebutkan, ada sejumlah perusahaan batubara yang melakukan PHK karyawannya. Salah satunya perusahaan batubara yang berada di Kabupaten Sarolangun dan Muaro kasus di perusahaan batubara di Sarolangun, lanjutnya, ada sengketa antara perusahaan dan karyawan. Dimana karyawan yang di PHK diberi pesangon namun kemudian karyawan yang di PHK tersebut menuntut perusahaan. "Kami diminta memediasi, pada awalnya sudah ada kesepakatan. Ketika di PHK ada pesangon, tapi setelah itu muncul tuntutan baru lagi dari karyawan," satu tahun terakhir, Dianto mengatakan sudah memediasi beberapa kasus sengketa antara karyawan dan perusahaan. Namun untuk perusahaan yang melakukan PHK, baru perusahaan batubara. "Tidak ada perusahaan lain, hanya batubara saja yang ada laporannya masuk ke kita," katanya ketika disinggung lagi bahwa PHK lantaran krisis ekonomi, Dianto tidak membernarkannya. Menurutnya memang banyak alasan perusahaan melakukan itu, Dianto mengimbau karyawan sebelum mulai bekerja di sebuah perusahaan harus melihat betul isi perjanjian kerja atau surat kontrak. Jangan sampai merugikan karyawan ataupun perusahaan. Sebab surat kontrak itu adalah saat ini, dirinya mengaku belum pernah memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak mematuhi kontrak kerja. Namun jika ada kasus antara karyawan dengan perusahaan, kasusnya bisa sampai ke Kementerian Tenaga Kerja, katanya menambahkan. Ant

daftar perusahaan tambang batubara di jambi